Workshop Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan

Workshop Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan

Pada Tanggal 30 Agustus 2016 - 1 September 2016 di Hotel Grand Zuri Yogyakarta telah terselenggara Workshop Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan.

Pembicara pada workshop ini antara lain: dr. Donald Pardede MPPM (Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan); Drs. Eduard Sigalingging, M.Si (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri); DR.Asnil, SE, M.Si (Direktorat Bina Keuangan Daerah ,Kemendagri); Dr. Pandu Harimurti, MPPM (World Bank); Prof. dr. Ascobat Gani MPH, Dr (PH); Prof. Budi Hidayat SKM, MPPM, PhD; Kasubdit HIV AIDS dan PIMS, Dit P2ML; dengan moderator Ibu Prastuti Soewondo SE, MPH, PhD

Kegiatan workshop ini dilaksanakan oleh Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK Kemenkes RI) dalam rangka mendukung pelaksanaan program JKN agar meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembiayaan kesehatan di Indonesia.

Hal ini penting dilakukan karena alokasi pelayanan kesehatan primer di Indonesia sangat kecil dibandingkan negara-negara ekonomi maju. Akibatnya penggunaan pelayanan tingkat lanjut (yang butuh biaya lebih mahal) kian melambung. Ini cerminan dominasi pada pelayanan kesehatan spesialistik.  Dalam pelaksanaan pembiayaan kesehatan sering terjadi inefisiensi yang disebabkan masalah kronis pencairan dana yang sering terjadi pada akhir kuartal setiap tahunnya. Akibatnya, penggunaan dana menjadi tidak cocok untuk mendanai program yang memiliki daya ungkit optimal terhadap iuran kesehatan. Fakta menunjukkan bahwa program Kesmas yang menitikberatkan pada pencegahan dan promosi mendapatkan alokasi dana terbatas.

Drs. Eduard Sigalingging,M.Si dari Kemendagri menjelaskan tentang implikasi UU No 23 tahun 2014 terhadap pelaksanaan program kesehatan. Beliau menjelaskan tentang  hal penting yang daerah perlu perhatian adalah :

  1. Kepala Daerah wajib mengendalikan anggaran di setiap Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Tidak hanya diserahkan kepada Bappeda.
  2. Anggaran daerah harus berorientasi manfaat untuk masyarakat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
  3. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (Tusi) harus dibiayai secara merata.
  4. Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.

Selain itu beliau menerangkan tentang 13 Indikator SPM usulan dari Kemenkes RI  yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan Dr Asnil dari Ditjen Keuangan Daerah menyatakan bahwa rata-rata alokasi anggaran kesehatan di Kab/kota pada tahun 2014 mencapai 10,30% dan tahun 2015 mencapai 11,31%. Ini berarti sudah banyak daerah yang mengalokasikan dana diatas ketentuan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dr. Pandu Harimurti dari World Bank menyampaikan bahwa: (1) Indonesia perlu untuk belanja kesehatan: lebih banyak, lebih tepat, dan lebih baik (spend more, spend right, and spend better) untuk mencapai tujuan-tujuan UHC, (2) Sistem pembiayaan kesehatan merupakan bagian intrinsic dari upaya UHC: penting untuk mengurangi OOP dan meningkatkan porsi belanja kesehatan pemerinah dan belanja total (3) Untuk mencapai tujuan UHC suatu negara harus memastikan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dan memberikan pelayanan kesehatan.

Prof Ascobat Ghani membahas pentingnya keseimbangan kesehatan masyarakat dan kuratif. Jangan sampai hanya terjebak JKN dan focus ke kuratif. Prof Ascobat juga menjelaskan terkait pentingnya intervensi yang cost efektif untuk meningkatkan efisiensi. Efisiensi belum tentu linear dengan efektifitas dan efisiensi belum tentu linear dengan mutu.

Prof Budi Hidayat menerangkan tentang efisiensi, merupakan output yang diraih dengan resources (SDM, uang,dll) seminimal mungkin sehinggga harus mengerjakan sesuatu dengan benar (doing things right). Sedangkan efektif diraih ketika tujuan (tepat/cocok) tercapai dengan mengerjakan hal-hal yang benar “doing the right thing”. Untuk mendeteksi apakah program intervensi merupakan pilihan kebijakan meraih sukses atau tidak butuh kriteria efisien dan efektif. Dan kedua kriteria tersebut bisa dilacak  dengan melakukan monitoring dan evaluasi, sehinga ke depan butuh kelembagaan monitoring dan evaluasi JKN. Untuk deteksi efektifitas JKN apakah JKN mampu memenuhi tujuan yang ingin diraih.

 

Materi Workshop dapat didownload pada link ini

 

 

Mitra Kami

Fakultas Kedokteran UGM
Depkes
BPJS
World Health Organization
World Bank
AusAid
The Asia Foundation
Task Force Health Care
Nuffic
Erasmus University Rotterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
GIZ
PAMJAKI
Joint Learning Network

TETAP IKUTI

Kontak Kami

Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan

Gedung Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Lantai 2
FKKMK UGM
Jalan Medika, Yogyakarta - 55281

Phone +62 274 631022
Mobile Phone +62878 3939 2641
Fax +62 274 631022
Email pusatkpmak@ugm.ac.id
Website www.kpmak-ugm.org
Copyright KPMAK-UGM © 2016