PMK RI NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PBI

Beberapa point yang dirangkum dari Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 10/PMK.02/2018 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 39/PMK.02/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.02/2013 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana luran jaminan kesehatan penerima bantuan luran, sebagai berikut:

 

BAB III Pencairan dana

  • Besarnya tagihan dana Iuran PBI yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan realisasi data peserta PBI yang terdaftar pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan dibayarkan kapitasinya oleh BPJS Kesehatan.
  • Surat tagihan dana iuran PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 4 (empat) setiap bulan.
  • Dalam hal tanggal 4 (empat) merupakan hari libur atau yang diliburkan, surat tagihan dana iuran PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada hari kerja sebelum tanggal 4 (empat).
  • Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas dana jaminan social kesehatan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan surat tagihan dana Iuran PBI kepada KPA untuk paling banyak 3 (tiga) bulan ke depan
  • Kesulitan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi di mana dalam perencanaan kas dana jaminan sosial kesehatan untuk 3 (tiga) bulan ke depan diperkirakan akan terjadi saldo negatif paling singkat pada bulan kesatu dan/ atau bulan kedua walaupun telah diberikan dana talangan dari BPJS Kesehatan.
  • Surat tagihan dana Iuran PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 4 (empat) pada awal bulan pertama dari periode 3 (tiga) bulan pencairan dana Iuran PBI yang akan dimintakan.
  • Surat tagihan dana Iuran PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan pada bulan Januari setiap tahunnya

 

BAB IV Pertanggungjawaban Dana

  • Dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi PBI, KPA dan Kementerian Keuangan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana Iuran PBI dan data PBI yang terdaftar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  • Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh KPA dan Kementerian Keuangan sebagai bahan masukan dalam penyusunan anggaran Iuran PBI pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya.

Unduh aturan pada link berikut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran

Mitra Kami

Fakultas Kedokteran UGM
Depkes
BPJS
World Health Organization
World Bank
AusAid
The Asia Foundation
Task Force Health Care
Nuffic
Erasmus University Rotterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
GIZ
PAMJAKI
Joint Learning Network

TETAP IKUTI

Kontak Kami

Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan

Gedung Radioputro Sayap Barat Lantai 2
Komplek Fakultas Kedokteran UGM
Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta - 55281

Phone +62 274 631022
Mobile Phone +62878 3939 2641
Fax +62 274 631022
Email pusatkpmak@gmail.com
Website www.kpmak-ugm.org
Copyright KPMAK-UGM © 2016